Waspada! Hoaks Kini Merajalela, Literasi Masyarakat Ditingkatkan

Aktivis Media Sosial dan Blogger, Enda Nasution.

Garda Nasional, Jakarta - Berita bohong (hoax) benar-benar merajalela di awal masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tidak hanya ‘perang’ hoax antar para pendukung calon presiden (capres), bahkan bencana alam pun tidak luput dari sasaran hoax. Ironisnya, tidak hanya dilakukan secara tertutup, tetapi dilakukan secara terbuka seperti yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

Karena itu, kondisi tersebut harus segera diantisipasi, bahkan kalau bisa dihentikan. Karenanya masyarakat juga harus disadarkan tentang bahaya hoax yang sudah menyebar secara masif terutama melalui sosial media. 

Aktivis Media Sosial dan Blogger, Enda Nasution menjelaskan, masyarakat harus bisa lebih cermat dalam menerima informasi, sehingga tidak dengan mudah percaya begitu saja. Ibarat seseorang yang terkena berbagai macam kuman dan bakteri, maka harus memperkuat daya tahan tubuh. 

"Begitu juga dengan hoax, semakin sering mendapat hoax maka kita juga harus meningkatkan daya tahan dan pikiran terhadap hoax,” katanya di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Menurut Enda, dengan maraknya hoax, masyarakat akan sangat dirugikan. Dimana waktu dan energi habis untuk membahas sesuatu yang tidak perlu. Selain itu, juga kehilangan kepercayaan. 

"Yang ditakutkan malah dengan adanya hoax tersebut justru menimbulkan perpecahan di antara kita,” tegasnya.

Untuk menghentikan, maka harus ada dorongan dari diri masing-masing masyarakat. Karena manusia secara sadar mengerti bahwa informasi yang beredar terutama di sosial media, tidak bisa langsung dipercaya 100 persen. 

"Dengan kesadaran itu, tentunya kita harapkan tidak  meluas penyebaran hoax berikutnya,” imbuhnya.

Ia menilai, dengan adanya hoax yang terkait dengan bencana alam, dirinya mendicurigai ada kelompok yang ingin memperkeruh keadaan dan mendeskreditkan pemerintah. Bahkan menduga ada motif politik yang lebih besar dibelakangnya guna menutupi kasus Ratna Sarumpaet yang tengah bergulir di kepolisian. Sehingga apabila dibiarkan bakal membuat masyarakat menjadi carut marut. 

Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat menjalani hari-harinya tanpa hoax. Dengan tidak mudah percaya berita (informasi) begitu saja, serta mengedepankan verifikasi. Sebab dengan begitu kesadaran literasi digital masyarakat  makin tinggi, maka setidaknya masyarakat akan tahu terhadap berbagai jenis informasi yang beredar.

Tidak hanya itu, juga dibutuhkan peran pemerintah dan aparat penegak hukum menyikapi hoax yang muncul di media sosial. Apalagi pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai mempunyai otoritas dan tanggung jawab lebih untuk memberikan verifikasi. 

“Sangat diharapkan tentunya peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum bukan hanya pada menindak mereka yang menyebarkan hoax secara sengaja, tapi juga untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar," ujarnya. 

Ia menegaskan, masyarakat harus bisa membedakan mana informasi yang beredar melalui sosial media dan media mainstream. Sebab internet dan sosial media merupakan sebuah media informasi yang terbuka, cepat bergerak dan tidak ada satu otoritas yang menjadi sumber informasi utamanya. Sementara media mainstream berperilaku sebagai produsen informasi dan memiliki audience yang berfungsi sebagai konsumen informasi.

Enda mengaku mendukung penuh kampanye 'Hoax Free Day' yang dapat dilakukan oleh berbagai komunitas dan gerakan seperti ada Mafindo, Siberkreasi, dan #BijakBerSosmed. Dengan tujuan masyarakat Indonesia semakin sadar dan paham dalam menerima segala informasi.