Ideologi Pancasila Terbukti Ampuh Merawat NKRI

Pancasila

GARDA NASIONAL, JAKARTA — Sejak merdeka 73 tahun lalu, Pancasila mampu menghalau berbagai ancaman dan gangguan yang memecah belah NKRI. Begitu pula menjelang Pemilihan Presiden (Pilres) 2019, bila bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila, meski dinamika yang terjadi akhir-akhir ini sangat gaduh pasti tidak akan mampu menggoyangkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri menjelaskan, Ideologi Pancasila telah diuji sepanjang bangsa Indonesia merdeka. Jika saat ini kondisi semrawut karena pergolakan politik, yang sebagaian pihak tertentu ingin memecah NKRI, maka hanya bangsa Indonesia yang dapat menyelesaikannya.

"Hanya kita sendiri yang menyelesaikannya, tidak bisa dbantu bangsa lain,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, ada cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni masyarkat harus berdikari dalam politik, mementingkan kepentingan nasional, bukan kepentingan ormas maupun politik. Sehingga untuk mewujudkan perdamaian dan cita-cita luhur bangsa yang adil dan makmur, tidak ada pilihan lain kecuali kembali memperkuat Pancasila yang ditopang oleh agama-agama yang ada di Indonesia dan Ormas keagamaan, yang bisa menjadi tali perekat bangsa Indonesia.

Bila fungsi tersebut berjalan dengan baik, sejatinya menjadi pagar NKRI. Ditambah dengan soliditas TNI dan Polri sebagai penopang utama, juga harus berkeadilan dalam menghadapi ancaman dan provokasi yang mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. Namun juga tidak berarti, bila tidak didukung garda terdepan lainnya yaitu Ormas keagamaan. 

"Kolaborasi itu bisa menjadi ‘wasit’ di setiap pergelaran demokrasi seperti sekarang ini," katanya.

Karena itu, ia yakin Indonesia bisa keluar dari isu-isu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Sebab ujian memecah kesatuan, sejak awal Indonesia merdeka sudah terjadi. Yakni sejak zaman Presiden Soekarno, juga awal Presiden Soeharto, bahkan hingga sekarang. 

"Upaya memecah belah persatuan dan kesatuan itu selalu dilakukan oleh bangsa Indonesia Indonesia sendiri, bukan bangsa asing," jelasnya.

Hal ini, ungkap Syaiful, tidak lepas dari keberadaan media baik konvensional maupun media sosial (medsos). Olehnya itu, media yang baik harus memberikan informasi baik dan mencerahkan masyarakat. Selain itu, harus pandai memaknai informasi dengan mengedepankan kata hati dan jiwa, lalu menyaringnya sebelum menyebarkan informasi tersebut. 

"Ini penting agar informasi disebarkan membawa kebaikan dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, bukan yang lain," imbuhnya.

Di alam demokrasi, perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Apalagi sekarang ini, demokrasi diwujudkan dengan pemilihan secara langsung mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilpres. Sejak dilakukan sistem demokrasi langsung telah beberapa kali dilakukan Pilkada, Pileg, dan Pilpres, keadaan tetap kondusif dan membanggakan. Itu karena bangsa Indonesia sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi.

Pada tahun 2019 mendatang, bangsa Indonesia akan menghadapi Pemilu bersamaan antara Pilres dan Pileg sehingga bisa dibayangkan begitu banyaknya keterlibatan setiap warga negara untuk mensukseskan. Kesibukan itu sudah mulai terlihat dengan medsos begitu bebas, yang dimiliki setiap orang dengan berbagai macam pendapat yang sensitif, atau juga yang obyektif memandang keadaan politik dari jelang masa kampanye hingga April 2019

Sejauh ini, ketegangan tidak berakhir tapi semakin memuncak, diikuti pula oleh isu penyebaran informasi yang tidak benar ataupun pendapat pakar yang pada akhirnya menjadi pegangan buat setiap orang. Karena itu, mestinya saat menerima sebuah informasi, masyarakat harus pandai mengendapkan, meneliti, dan kemudian berpendapat. 

"Informasi itu tidak selamanya bermanfaat, meski penting," kata Syaiful. 

Ironisnya, kegaduhan jelang Pilpres ini terjadi bersamaan dengan musibah gempa bumi, tsunami, banjir yang terjadi di Lombok, Palu, Donggala, dan Sigi. Yang mengakibatkan penderitaan rakyat terdampak bencana tersebut. Penanganan dampak gempa inilah yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak dengan bersatu membantu meringatkan penderitaan para korban. Namun yang terjadi justru banyak pihak yang menjadikan bencana itu sebagai komoditi politik, bahkan hoax.

Ia berharap, sebagai bangsa yang santun, bangsa Indonesia harus memaknai lebih jauh peristiwa tersebut dengan mengoreksi diri agar keadaan tidak berlanjutan. Karena itu, informasi yang sifatnya propaganda pada sebagian golongan hendaknya bisa diredam, atau bahkan diakhiri saja. 

"Ini penting agar keseimbangan berpolitik dan empati kemanusiaan bisa dikedepankan demi keutuhan NKRI," tutupnya.