Swasta 'Wajib' Dilibatkan ke Industri Pertahanan

Ilustrasi

GARDA NASIONAL, JAKARTA - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) baru saja melakukan restrukturisasi di tingkatan tim pelaksana. Oleh karena itu, diminta lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan dalam negeri, Senin (22/10/2018).

"Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir di Jakarta.

Ia menjelaskan, ada tujuh program prioritas industri pertahanan dalam negeri, di antaranya pengembangan propelan roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur. Olehnya itu, semua melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.

"Konsekuensinya adalah anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi menambahkan, dalam struktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang memiliki rekam jejak bagus dan kompeten seperti Marsdya TNI Purn Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi. Untuk itu, ia berharap dengan komposisi tersebut industri pertahanan semakin transparan dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik.

"Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain, baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," terangnya.

Menurutnya, dalam komposisi tersebut terdapat perwakilan industri pertahanan swasta seperti Mayjen TNI Purn Jan Pieter Ate yang merupakan  Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.

Ia meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan indhan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.

"Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke-3 tahun 2019-2024," imbuhnya.