Bencana Banjir dan Naifnya Pemerintahan Jokowi

Ilustrasi banjir Jakarta tahun 2013. (Foto: Wikimedia Commons)

GARDA NASIONAL, JAKARTA — Tepat pada tahun baru yang lalu Jakarta mengalami bencana banjir yang cukup parah. Menariknya, bencana tersebut telah menimbulkan polemik di antara para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama antara Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dilansir dari CNN Indonesia (2/1), Presiden Jokowi menyebut salah satu penyebab banjir pada awal tahun 2020 ini karena kerusakan ekosistem dan ekologi. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga dituding sebagai penyebab banjir lainnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan Jokowi soal sampah yang menjadi penyebab banjir Jakarta. Menurut Anies, tudingan Jokowi tersebut harus dicek kembali karena beberapa wilayah yang menjadi titik banjir justru merupakan kawasan yang bebas sampah.

Oleh karena itu, ketimbang menjadikan sampah sebagai kambing hitam, Anies lebih fokus kepada upaya penylamatan warga yang terdampak banjir tersebut. Selanjutnya, Anies menganjurkan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat duduk bersama untuk menanggulagi banjir setelah evakuasi tersebut selesai dilakukan.

Adanya polemik seputar penanganan banjir tersebut menunjukkan betapa naifnya pemerintahan Jokowi dalam menjalankan operasional pemerintahan sehari-hari. Betapa tidak, banjir yang terjadi di 169 titik di Jabodetabek dan Banten telah merenggut puluhan korban jiwa dan tenggelamnya ratusan rumah warga.

Oleh karena itu, dalam situasi kedaruratan yang mengancam jiwa dan harta benda tersebut alangkah mirisnya ketika pemerintahan Jokowi malah asal bicara dan lebih tertarik untuk mencari kambing hitam ketimbang mengutamakan upaya penyelamatan warga dan rumahnya yang lebih urgen.

Bukankah ketika terjadi kebakaran maka penyelamatan jiwa dan harta bendalah yang harus diutamakan terlebih dahulu ketimbang mempersoalkan penyebab kebakaran?! Di sinilah pemerintahan Jokowi terlihat sangat naif dan seolah tidak menunjukkan empati kepada warga yang terdampak banjir.

Bukankah lebih baik jika Jokowi mengeluarkan pernyataan yang kondusif dan menunjukkan empati kepada para korban yang terdampak banjir?

Kematangan seorang Pemimpin

Jokowi seharusnya juga memahami bahwa penanggulangan banjir di Jakarta dan sekitarnya merupakan permasalahan lintas sektoral yang solusinya harus dicari secara bersama.

Sebagai seorang mantan gubernur Jakarta, ia seharusnya memahami seluk-beluk persoalan banjir karena pernah mengalami persoalan tersebut semasa ia masih menjadi gubernur Jakarta.

Namun, alih-alih menenangkan suasana dan mengundang para gubernur yang berkepentingan, Jokowi malah mengeluarkan pernyataan yang memperkeruh suasana. Masalahnya, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan dengan sekejap mata. Penanggulangannya perlu mengumpulkan data-data dan fakta-fakta di lapangan.

Apalagi sebagai seorang Presiden, Jokowi telah memiliki kewenangan yang lebih besar daripada ketika ia menjadi gubernur dahulu. Oleh karena itu, pernyataan Jokowi yang asal bicara dan memperkeruh suasana menunjukkan ia belum matang sebagai seorang pemimpin yang mengayomi semua pemangku kepentingan.

Bukankah lebih baik jika Jokowi menggunakan kewenangannya tersebut terlebih dahulu untuk mengajak semua pihak berunding dan mencari solusi permanen untuk permasalahan banjir tersebut? Di sinilah kematangan seorang pemimpin menjadi teruji dalam memecahkan masalah dan sayangnya Jokowi belum sampai kepada  kapasitas seorang pemimpin yang memiliki kematangan tersebut.

(pdlabs)