Rabu, 25 November 2020

nasional


BPJS Naik Lagi, Rezim Jokowi Semakin Zalim

Iuran BPJS naik lagi oleh pemerintahan Jokowi setelah sebelumnya dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung (MA).

putra dirgantara 2020-05-17
bpjs naik lagi

Ilustrasi kartu asuransi pelayanan kesehatan. (Foto: Mohamed Hassan from PxHere)

GARDANASIONAL.COM, JAKARTA — Iuran BPJS naik lagi oleh pemerintahan Jokowi setelah sebelumnya dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini semakin menunjukkan kezaliman rezim Jokowi di tengah ketidakberdayaan masyarakat yang mengalami kelesuan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 ini.



Sebelumnya diberitakan bahwa Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 (Detik.com, 14/05).



Namun, belum lama berselang, rezim Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS tersebut dengan nominal hampir dua kali lipat yang dilakukan secara bertahap. 



Ini menambah rentetan kezaliman yang telah dan akan terus terjadi di negeri yang salah urus ini. Sebelumnya, masyarakat telah dizalimi dengan adanya penerapan BPJS Kesehatan sebagai asuransi berkedok jaring pengaman sosial di bidang kesehatan.



Mengapa? Karena sebagai negeri yang memiliki kekayaaan alam melimpah, maka sudah selayaknya jika rakyatnya memperoleh layanan kesehatan dasar secara gratis tanpa dibebani biaya ataupun dipaksakan mengikuti asuransi berkedok jaring pengaman sosial tersebut.



Ini adalah hal yang sangat zalim karena pemerintah telah melepas tanggung jawab kesehatan rakyatnya dengan mengkomersilkan layanan kesehatan dasar dan mengalihkan kewajibannya tersebut kepada oligarki kapitalis yang sudah pasti berorientasi mengeruk profit sebanyak-banyaknya.



Akibatnya, layanan kesehatan rakyat menjadi terabaikan dan rakyat akan semakin menderita karena hanya menjadi objek jualan perusahaan kapitalis tersebut. Dengan demikian, pemerintah telah mengkhianati amanah untuk menjamin layanan kesehatan dasar bagi seluruh rakyatnya.



Hal ini semakin diperparah dengan kezaliman berikutnya, yaitu menaikkan iuran BPJS tersebut di tengah kelesuan ekonomi yang sedang dialami rakyat karena adanya pandemi COVID-19. Rezim Jokowi seakan tidak punya empati terhadap rakyatnya yang sedang kesulitan dan tidak peduli dengan keadaan yang sangat sulit sekarang ini.



Alih-alih menggalang bantuan sosial kepada rakyatnya, meringankan beban rakyat seperti menurunkan harga BBM, dan sebagainya, rezim Jokowi malah mempermainkan rakyatnya dengan meluncurkan program-program yang kurang berfaedah seperti kartu prakerja dan menaikkan iuran BPJS tersebut.



Di sinilah rakyat seharusnya menjadi sadar, bahwa layanan kesehatan dasar adalah tanggung jawab negara dan negara tidak boleh abai terhadap tanggung jawab tersebut.



Maka, sudah selayaknya rakyat kembali kepada aturan hukum syariah di mana pemimpin yang menerapkannya sudah pasti tidak akan mengkhianati amanah dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya termasuk memberikan layanan kesehatan dasar tersebut secara gratis.



(pdlabs)



Leave a Comment



euforia emas
berita dunia islam terbaru