Ahad, 12 Juli 2020

nasional


Selalu Lebay, Reaksi Jokowi terhadap Masalah Natuna

Menurut Connie, untuk mengirimkan pesan yang kuat supaya Cina hengkang dari perairan Natuna, Jokowi tidak perlu harus hadir secara langsung ke Natuna.

putra dirgantara 2020-01-11
jokowi natuna

Presiden Joko Widodo meninjau peralatan tempur TNI-AU saat latihan Angkasa Yudha 2016 di kawasan Natuna. (Foto: Flickr)

GARDA NASIONAL, JAKARTA — Pelanggaran ZEE Laut Natuna yang terus terjadi selalu disikapi dengan lebay oleh Presiden Jokowi. Jajaran pemerintahan Jokowi selalu menafsirkan kehadiran negara di Natuna adalah dengan menghadirkan presiden di daerah yang sedang diperselisihkan tersebut.



Hal ini mengundang tanda-tanya para pengamat: apakah dengan menghadirkan presiden di daerah konflik tersebut lantas akan menyelesaikan persoalan? Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak mengerti persoalan Natuna yang sebenarnya.



Keadaan ini menunjukkan Indonesia sungguh-sungguh darurat pemimpin kharismatik yang mengerti geopolitik dan diplomasi di kawasan regional.





Dilansir dari TRIBUNNEWS.COM (10/1), pengamat militer dan keamanan Connie Rahakundinie Bakrie menilai kehadiran jokowi di perairan Natuna pada Rabu (8/1) adalah suatu reaksi yang berlebihan.



Menurut Connie, untuk mengirimkan pesan yang kuat supaya Cina hengkang dari perairan Natuna, Jokowi tidak perlu harus hadir secara langsung ke Natuna.



“Seolah-olah negara ini tidak punya lagi orang yang dikirimkan ke sana. Dan setiap saat ada yang memanas di sana itu Pak Presiden diminta ke sana..” jelasnya.



Mencuatnya persoalan Natuna bukan kali ini saja terjadi, namun sebelumnya juga pernah terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi.



Pada waktu itu, Cina mengirimkan kapal melalui perairan Indonesia yang diakui sebagai miliknya sehingga terjadi insiden Natuna yang melibatkan kapal nelayan Cina dengan kapal perang KRI Imam Bonjol-383.



Negara-negara lain di sepanjang laut juga membenci pengurukan pulau-pulau kecil oleh Cina untuk pembangunan fasilitas militer yang mampu mendukung sistem tempur dan radar tempur.



Reaksi Jokowi kala itupun sama saja, yaitu dengan hadir di perairan Natuna dan menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol yang melepas tembakan ke kapal ikan milik Cina, Han Tan Cou.





Terus berulangnya persoalan Natuna ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi beserta antek-anteknya tidak benar-benar mengerti permasalahan Natuna dan solusi permanen terhadap masalah tersebut.



Terbukti, kehadiran presiden di perairan Natuna bukanlah cara yang ampuh untuk mengatasi pelanggaran wilayah oleh Cina di perairan Natuna.



Jadi, memanasnya situasi di perairan Natuna tidak harus selalu disikapi dengan kehadiran presiden secara lebay dan sporadis.



Namun, yang lebih penting adalah bagaimana menunjukkan kepada kawasan bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia secara de facto.



Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kehadiran kapal nelayan tradisional, kapal coast guard dan kapal perang dengan alutsista yang gahar di perairan Natuna sehari-hari.



Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi perlu mempertimbangkan untuk mengakuisisi setidaknya satu kapal perang sekelas destroyer dengan alutsista yang gahar sehingga menimbulkan efek deterrent terhadap kapal asing yang ingin melakukan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.



Lagipula, Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas sehingga sangatlah urgen bagi Indonesia untuk memiliki kapal perang sekelas destroyer tersebut.





Kehadiran kapal nelayan tradisional, kapal coast guard dan kapal perang dengan alutsista yang gahar sehari-hari di perairan Natuna akan menunjukkan kepada dunia bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia secara de facto tanpa perlu harus menghadirkan presiden setiap kali wilayah Natuna memanas.



Duh, kasihan sekali jadi presiden Indonesia kalo gitu.. (kata pengamat).



(pdlabs)



Tags

Leave a Comment



berita dunia islam terbaru