Ahad, 12 Juli 2020

nasional


Kisruh Politik Malaysia: Ramai-ramai Menelanjangi Kebobrokan Demokrasi

Kisruh politik yang terjadi di Malaysia semakin menelanjangi kebobrokan sistem demokrasi.

putra dirgantara 2020-03-06
kisruh politik malaysia

Ilustrasi mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. (Foto: Wikimedia Commons)

GARDANASIONAL.COM, JAKARTA — Kisruh politik yang terjadi di Malaysia semakin menelanjangi kebobrokan sistem demokrasi. Demokrasi tidak lain hanyalah perwujudan dari mulkan jabriyyan, yaitu raja-raja atau kekuasaan yang menggigit yang memaksakan kehendak mereka.



Konon katanya, masa depan Malaysia sangat cerah setelah koalisi Pakatan Harapan memenangkan pemilu 2018 dan berhasil membentuk pemerintahan baru dengan Dr. Mahathir sebagai perdana menteri.



Naiknya Mahathir sebagai perdana menteri diiringi dengan kesepakatan bahwa Mahathir hanya akan menjabat selama dua tahun. Setelah itu, sesuai dengan perjanjian ia akan digantikan oleh seterunya di masa lalu, Anwar Ibrahim.



Kesepakatan yang terjadi di antara tokoh politik yang saling bermusuhan di masa lalu tersebut seolah memunculkan harapan akan lahirnya pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kleptokrasi.



Hal ini disebabkan karena stigma negatif yang disandang oleh kendaraan politik Mahathir di masa lalu, yaitu UMNO setelah perdana menteri yang diusungnya tersangkut skandal korupsi 1MDB.





Terbongkarnya skandal tersebut membuat rakyat Malaysia muak terhadap UMNO sehingga memuluskan jalan koalisi Pakatan Harapan menuju kemenangan sehingga dapat membentuk pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur pemerintahan lama yang diyakini sangat busuk dan korup.



Namun, harapan itu musnah setelah Mahathir berambisi menjadi perdana menteri untuk seterusnya. Secara mengejutkan, ia mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri sehingga mengeluarkan dirinya dari keharusan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar Ibrahim dan bisa berkuasa secara penuh.



Rencana ini seharusnya berjalan mulus jika Mahathir dapat merebut kembali jabatan tersebut di parlemen Malaysia dengan membuat koalisi baru bersama Partai Pribumi Malaysia Bersatu (Bersatu) yang dipimpinnya dan bekas anggota PKR seperti Azmin Ali, mantan Wakil Presiden PKR.



Namun, tanpa diduga, Bersatu mengumumkan bahwa Mahathir bukan lagi pimpinan mereka. Sekarang Bersatu malah mendukung penuh Muhyiddin Yassin (UMNO) yang pada akhirnya sukses dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia.



Akhirnya, Mahathir kecele dan merasa dikhianati oleh Muhyiddin. “Pengkhianat sebenarnya adalah Muhyiddin yang memang bercita-cita untuk menjadi perdana menteri,” gerutu Mahathir.





Tetapi, bukankah ia yang lebih dahulu mengkhianati Anwar demi egonya meraih kekuasaan secara penuh?



Sekarang, Mahathir dan Anwar hanya bisa gigit jari menyaksikan kekuasaan kembali jatuh kepada rezim yang sangat ditolak oleh keduanya karena sifat pemerintahannya yang korup dan menyuburkan kleptokrasi (UMNO).



Kisruh yang dipertontonkan di Malaysia merupakan episode-episode lainnya yang  mencoreng demokrasi di seluruh dunia. Dilansir dari TEMPO.CO (02/03), kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi di Malaysia, tapi juga terjadi di seluruh Asia Tenggara.



Di antaranya, kondisi politik Thailand belum menunjukkan tanda-tanda perubahan setelah kudeta militer pada tahun 2014. Di Filipina, Rodrigo Duterte terus menjalankan perang melawan narkotika yang menewaskan ribuan warga sipil.



Sedangkan di Kamboja, Hun Sen yang menjadi perdana menteri sejak tahun 1985 tidak ingin menyerahkan kekuasaannya kepada siapapun. Ia bahkan membubarkan partai-partai oposisi, menangkap tokoh perlawanan dan membungkam media massa.





Situasi di Myanmar pun setali tiga uang. Kemenangan Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, sama sekali tidak mengubah wajah Myanmar.



Junta  militer tetap berkuasa dan secara zalim menyerbu Negara Bagian Rakhine yang memaksa 800 ribu muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Namun, Aung San Suu Kyi malah membela aksi militer yang disebut sebagai pembersihan etnis oleh Tim Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Demokrasi di Indonesia juga semakin menunjukkan kemunduran setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melalui omnibus law.



Omnibus law tersebut disinyalir memuluskan investasi asing dengan menerabas segala hal, termasuk keselamatan lingkungan dan hirarki hukum. Jokowi yang dipilih rakyat secara demokratis justru mengkhianati kepercayaan publik dengan RUU tersebut.



Kebobrokan demokrasi yang terjadi di seluruh dunia dan semakin memburuk merupakan sunnatullah yang pasti terjadi. Hal ini disebabkan karena demokrasi bertentangan dengan fitrah manusia dan alam semesta.



Manusia dan alam semesta pada fitrahnya sudah selayaknya diatur berdasarkan hukum-hukum ilahi dan bukan hukum buatan manusia itu sendiri. Manakala manusia membuat hukum berdasarkan suara terbanyak, maka sudah pasti hawa nafsu dan syahwat kekuasaan menjadi panglima.



Ketika hawa nafsu dan syahwat kekuasaan menjadi panglima, maka pada saat itu manusia berlaku zalim pada dirinya dan alam semesta. Akibatnya, terjadi kerusakan, bencana dan kemudharatan yang mengiris nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.



Maka jangan heran jika kita melihat pengkhianatan-pengkhianatan, keserakahan dan kezaliman seperti yang kita lihat di panggung politik akhir-akhir ini.



(pdlabs)



Tags

Leave a Comment



berita dunia islam terbaru