Ahad, 12 Juli 2020

finansial


Megaskandal Jiwasraya, Potret Kebobrokan Kapitalisme dan Demokrasi

Untuk kesekian kalinya, kapitalisme telah mengekspos kebobrokan dirinya melalui kasus Jiwasraya setelah skandal-skandal yang terjadi sebelumnya seperti kasus Bank Century dan megaskandal BLBI.

putra dirgantara 2020-01-25
skandal jiwasraya

Ilustrasi gedung Jiwasraya. (Foto: Wikipedia Commons)

GARDA NASIONAL, JAKARTA — Megaskandal Jiwasraya yang telah mencuat akhir-akhir ini sekali lagi membuktikan kebobrokan ekonomi kapitalisme. Skandal tersebut tidak hanya merugikan nasabah asuransi plat merah tersebut, tetapi juga merugikan ratusan juta rakyat Indonesia.



Pertama, Jiwasraya adalah perusahaan BUMN yang dibiayai dengan uang rakyat. Oleh karena itu, segala kerugian yang dialami oleh Jiwasraya merupakan kerugian yang juga ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia.



Kedua, penyelamatan Jiwasraya pastinya juga akan memakai uang rakyat yang sudah pasti berasal dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia.



Dengan demikian, rakyat tidak hanya menanggung kerugian yang dialami oleh Jiwasraya, tetapi juga menjadi ujung ‘tombok’ dalam upaya penyelamatan perusahaan kapitalis tersebut.





Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa kapitalisme sangat-sangat merugikan masyarakat. Untuk kesekian kalinya, kapitalisme telah mengekspos kebobrokan dirinya melalui kasus Jiwasraya setelah skandal-skandal yang terjadi sebelumnya seperti kasus Bank Century dan megaskandal BLBI.



Menariknya, jika kasus Bank Century dan megaskandal BLBI merupakan skandal yang terjadi dalam sistem perbankan, maka kasus Jiwasraya merupakan skandal yang menimpa industri asuransi.



Keduanya adalah instrumen kapitalisme yang serupa tapi tak sama: jika perbankan merupakan perusahaan kapitalis yang menghalalkan riba dalam operasionalnya, maka asuransi malah menghalalkan riba, gharar dan maysir sekaligus.



Oleh karena itu, selain mengumpulkan dana dengan menakut-nakuti nasabah tentang adanya risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, Jiwasraya juga menjual produk asuransi berbalut investasi yang disebut JS Saving Plan.





Dana yang terkumpul dari penjualan produk tersebut lalu dimainkan di bursa saham yang sarat dengan perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar). Hal ini terbukti dengan adanya transaksi pembelian saham-saham yang berisiko tinggi.



Parahnya lagi, Jiwasraya disinyalir menjadi bancakan para elit politik dalam upaya untuk memenangkan Jokowi sebagai presiden pada periode keduanya. Ini artinya, sistem kapitalisme sangat rentan terhadap intervensi dari elit politik yang adalah merupakan produk dari sistem demokrasi.



Manakala sistem kapitalisme berkelindan dengan sistem demokrasi yang batil, maka rakyat menjadi korban dari kemaruk para elit politik yang haus kekuasaan.



Demokrasi membuat birokrat pemerintahan menjadi pelayan korporasi dan bukan pelayan rakyat. Sedangkan perusahaan kapitalis akan selalu dimanfaatkan oleh elit politik untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, walaupun harus ditempuh dengan merampok BUMN yang beroperasi dengan uang rakyat sekalipun.



Hasilnya, para elit politik dan korporasi kapitalis berpesta-pora merampok uang rakyat, sedangkan rakyat semakin bertambah miskin karena harus menanggung kerugian dan biaya untuk ‘menyelamatkan’ sistem yang batil tersebut.





Lalu, mengapa kedua sistem tersebut hanya merugikan rakyat dan menjadikan rakyat sebagai sapi perah para penguasa dan korporasi yang zalim? Jawabannya adalah karena kedua sistem tersebut berasal dari satu millah yang sama, yaitu kekafiran.



Baik kapitalisme maupun demokrasi, keduanya berasal dari sistem yang dibuat oleh manusia (insani) yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu semata. Maka, jangan heran jika perselingkuhan di antara kedua sistem tersebut hanya memperbudak dan menindas rakyat serta menjadikan rakyat semakin melarat.



Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus sadar dan paham bahwa mereka harus kembali kepada sistem yang berasal dari Allah (ilahi) yang sudah pasti menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.



Rakyat harus mendorong pemerintah untuk segera meninggalkan sistem yang batil tersebut dan kembali kepada sistem yang telah digariskan oleh ilahi, yaitu sistem syariah yang lebih adil dan menjamin kesejahteraan semua orang.



Jika tidak, maka tidak usah heran jika rakyat akan dikejutkan kembali oleh antrian skandal-skandal lainnya seperti Asabri, Garuda, Pelindo, dan sebagainya. Lalu, mau sampai kapan kita dikibuli, dipermainkan dan ditindas oleh sistem yang batil tersebut?



(pdlabs)



Tags

Leave a Comment



berita dunia islam terbaru