Pemerintah Daerah Berperan Penting dalam Penanggulangan Terorisme

Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius pose bersama Mendagri, Tjahjo Kumolo.

GARDA NASIONAL, JAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) baik ditingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa, memiliki peran vital dalam penanggulangan terorisme. Karena itu, harus proaktif dan tidak cuek dengan berbagai dinamika radikalisme dan terorisme yang ada di wilayahnya masing-masing.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, saat memberikan pembekalan strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Suhardi menjelaskan, BNPT sangat berkepentingan dengan Pemda dalam penanggulangan terorisme. Hal itu dikarenakan persoalan terorisme, tidak hanya penegakan hukum, tapi pencegahan juga sangat penting.

"Di sini peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menangani isu radikalisme dan terorisme di daerah masing-masing,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jabar itu menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme yang ada di wilayah. Pasalnya, para pelaku terorisme, mantan napiter, dan orang yang baru pulang dari daerah konflik seperti Suriah, banyak tersebut di daerah.

“Pemda jangan cuek. Harus dilakukan identifikasi secara berkesinambungan," katanya.

Untuk itu, ia juga menantang Pemda untuk mengambil peran penanggulangan terorisme di wilayahnya secara aktif. Bahkan BNPT harus turun ke lapangan, namun Pemda juga bisa memberikan akses, seperti akses ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, sehingga para pelaku terputus dari mata rantai sebelumnya.

Ia juga memaparkan bahwa mantan napiter butuh kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Tapi saat mereka yang dari dasar hatinya (internal) sudah ingin baik, tapi justru dari faktor eksternalnya yaitu masyarakat malah tidak bisa menerima dan memarijinalkan mereka. Sehingga, para eks teroris kehilangan harapan (hopeless), yang kemudian berpikir kembali ke jaringan lama.

“Tapi kalau mereka dipantau diberikan akses, dibimbing, dan diingatkan, tentu ada proses pembelajaran kepada mereka. Ini yang kita harapkan peran aktif Pemda, karena mereka ada di daerah,” jelasnya.

Suhardi menambahkan, di era kemajuan informasi teknologi, Pemda dan masyarakat juga harus bijaksana menggunakan media sosial (medsos). Sebab, sebagai besar orang yang terpapar radikalisme dan paham negatif lainnya, karena faktor informasi teknologi.

Oleh karena itu, ia berharap, Pemda tidak langsung responsif dengan keberadaan medsos dengan berbagai dinamikanya seperti hoax (berita bohong), ujaran kebencian (hate speech), dan lain-lain. Tapi, bisa melihat bagaimana konten-konten itu bisa diverifikasi dan difilter, termasuk kepada seluruh penduduk. Hal itu sangat penting, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dan bisa menentukan bagaimana pola pengembangan radikalisme di lingkungan pendidikan, masyarakat, sehingga bisa dilaporkan dengan cepat.

“Karena sasarannya publik, disini kemampuan masyarakat untuk memfilter dan memverifikasi sangat penting. Jangan langsung dishare, biasakan saring sebelum sharing. Tolong diskusikan dengan baik dengan teman, guru, keluarga, jangan mudah terpancing isu-isu yang bersifat negatif,” terangnya.